Neoliberalisme Dan Solusi Kebangsaan

Istilah neoliberalisme bisa jadi asing bagi masyarakat awam, tetapi kalau terminologinya disederhanakan seperti ‘ekonomi konglomerat” sepertinya mudah dipahami oleh semua kalangan. Sebagai wujud metamorfosa sistem ekonomi klasik neoliberalisme mempunyai sejarah panjang hingga sampai saat ini disebut dengan istilah’neo” yang berarti lanjutan dari liberalisme.

Mengurai kembali sejarah teori ekonomi kita akan menemukan beragam teori, dari teori yang ada kita akan menemukan kata ekonomi klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith (1723-1790) menurutnya bahwa kerja dan uang jauh lebih penting dan berharga sebagai status, martabat dan identitas kemanusiaan daripada harkat dan martabat manusia[1].. Terminologi seperti ini jela berbahaya bagi kelangsungan sistem kehidupan.

Dalam perkembangannya liberalisme ekonomi dibidani oleh tiga tokoh besar yaitu bermula dari gagasan teosofik Martin Luther King, kemudian dikuatkan secara filosofik oleh Benjamin Franklin dan dari segi ekonomi Adam Smith memberikan penjelasan secara rinci tentang dasar-dasar ekonomi yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan pengaruh seluas-luasnya dalam memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya.

Perjalanan sejarah kemanusiaan di dunia kalau kita amati memang tidak lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi politik, karena hal ini didukung oleh basis teori filsafat atau teosofi. Seperti semangat gold, glory and gospel yang terjadi di masa lalu dalam perjalanannya terus bermetmorfosa dalam bentuk yang berbeda-beda. Maka kelahiran paham ekonomi klasik Adam Smith (1776) waktu itu mendapat legitimisi keilmuan hingga bermetamorfosa sampai sekarang dengan berubah istilah menjadi neoliberalisme.

Memasuki Abad XIX terjadi krisis kosolidasi modal yang cukup bepengaruh terhadap fenomena dunia. Beberapa negara di Eropa terlibat krisis internal dengan maraknya revolusi kaum buruh dan negara-negara kapitalis bergerak kearah penguasaan daerah jajahan secara simultan. Pengaruh dominasi wilayah jajahan ini ternyata tidak diikuti oleh konsolidasi negara yang mempunyai watak kolonial. Pada akhirrnya terjadi peperangan yang melibatkan warga dunia. Kondisi ini disebut dengan tragedi Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II).

Kondisi carut-marut ini telah mengakibatkan bisnis militer menanjak pesat diiringi dengan korban jutaan jiwa akibat perang, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai lembaga dunia tidak bisa berbuat apa-apa yang pada akhirnya bubar. Pada saat yang sama negara terjajah mendapatkan momentum untuk mendirikan negara berdaulat. Ratusan negara bangsa di wilayah itu berdiri. Sebagai nation-state di Asia-Afrika. Puncak akhir krisis ditandai dengan dibentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dengan human right sebagai dasar pergaulannya.

Pada pertengahan Abad XIX dunia mengalami demiliterisasi dimana aktivitas bisnis adalah hal yang utama, dan kekuasaan politik tidak memiliki tugas apa-apa selain melindungi sistem perdagangan bebas. Pada masa ini pula perdagangan bebas menjadi icon setiap negara. Perusahaan Multinasional bermunculan, Perusahaan Transnasional pun demikian.

Kemudian pendulum pun bergerak istilah globalisasi memasuki Abad XX membawa pengaruh besar bagi sistem perekonomian setiap negara. Istilah ini sengaja diciptakan untuk mempermudah liberalisme itu dilakukan oleh setiap negara. Dalam konteks ekonomi bentuknya seperti pinjaman/utang luar negeri, pasar bebas (free market), swastanisasi BUMN, pencabutan subsidi, perusahaan multinasional TNC/MNC, dll.

Henri Veltmeyer dan James Petras (2000) mendefinisikan neoliberal merupakan kelanjutan dari tradisi klasik modernisme[2]. Gagasan ini merupakan pengembangan dari teori Adam Smith pendulum Kapitalisme. Selain itu Joseph E. Stiglitz menyatakan bahwa globalisasi dengan mantra pasar bebas sudah menjadi survival strategy bagi negara Adikuasa[3].

Kalau memang -sebagaimana diungkapkan di atas- argumen-argumen tersebut jelas belum lengkap, apabila tesis ‘neoliberalisme’ tidak ditunjang oleh penelitian dan data yang akurat. Selain itu pula pengkajian tentang neoliberalisme harus dilihat dari ragam perspektif, ada tiga perspektif analisa yang bisa membedah neoliberalisme. Pertama analisa antropologi struktural[4] dan kedua analisa ekonomi-politik[5]. Ketiga, analisa agama, Sehingga kepopuleran konsep ini bisa dilihat secara jernih

Antropologi Struktural Neoliberalisme
SESUAI dengan tesis Adam Smith tentang prinsip ekonomi. Secara stuktural liberalisme muncul akibat dari pola interaksi dan pemahaman terhadap fenomena sekitarnya yang sangat materialistik.

Stuktur sosial yang sering muncul hampir diseluruh daratan dunia adalah komunitas. Komune atau kumpulan individu ini hidup dalam satu kelompok dan terus berevolusi mencapai komunitas modern. Terminologi saat ini untuk menandai komune itu dikenal dengan dua istilah yaitu (etnic) suku dan (klan) desa. Dari kedua model tesebut sering kali terjadi akulturasi hingga menyebabkan muncul struktur baru misalnya dalam perkawinan adat, atau kerjasama dagang.

Namun tidak sebatas ini struktur itu terbentuk, kenyataan yang terjadi serinkali tidak bisa dipisahkan antara dua kelompok tersebut atau malah perkembangan keduanya cenderung tidak memebrikan interpretasi positif bagai pembentukan struktur. Dalam hal ini ada dua pemikiran yang berbeda, Pemikiran pertama berdsarkan prinsip evolusional dan pemikiran kedua prinsisp difusional.

Keduanya mempunyai perbedaan dalam menginterpretasikan komunitas. Suku bisa terbenntuk dengan sendirinya akiabt proses sosial. Namun bagaimana kalau evolusi itu diandaikan tidak berjalan pada relnya. Artinya difusional memegang peran penting dalam membentuk struktur sosial baru. Sebetulnya perbedaan yang mendasar dari kedua interpretasi tersebut terletak pada pengambilan landasan observasi struktur. Para difusional mengambil observasi dari fakta, fenomena yang terjadi, dari fenomena itu melahirkan bentuk-bentuk struktur baru yang diklaim sebagai sumber struktur sosial. Bagi para evolusionis observasi dimulai dari sejarah terdahulu mengkaji sistem pembentuk dari awal sampai akhir hingga kesimpulannya ada unsur lain yang membentuk struktur.

Kembali pada konteks analisa antropologi struktural neoliberalisme, kita mendapatkan gambaran. Bahwa neoliberalisme seringkali dianggap resep mujarab bagi negara yang sedang menagalami krisis ekonomi pembangunan, hal ini mungkin didasari oleh fakta struktural ketika itu yang sebetulnya secara difusional itu merupakan penggabungan dari beberapa fusi sosial yang notabenenya belum mendapat kajian secara mendalam. Selain itu evolusional neoliberalisme memiliki kelemahan dalam memberikan data tentang masa lalu manusia yang sejak dahulu hidup dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi jelas bahwa konsepsi struktural neoliberalisme ini lemah dan rapuh. Kemungkinan terjadinya post-neoliberalisme akan sangat tinggi apabila kubu neolib ini tidak menyiapkan struktur masa depan baru.

Ekonomi-Politik Neoliberlisme
Trend tunggal kapitalisme yang bersifat ekonomistik merupakan ciri dari era neoliberalisme saat ini, melalui cara-cara proteksionisme, korporatisme, pasar bebas dan program sosialis tersentralisasi. Sebelum Abad XX, negara-negara dunia memperebutkan kepentingan politik ideologis. Dunia seakan sudah terkotakan dari berbagai macam ideologis seperti ; Monarki di Prancis, Fasisme di Italia, Komunisme di Rusia, dan Demokrasi Liberal di beberapa negara bagian Amerika. Sedangkan Jerman, Amerika, Jepang memilih bergerak di sektor ekonomi dengan melakukan imperialisme di seluruh penjuru dunia yang melahirkan liberalisme dalam aktivitas ekonomi.

Pasca Abad XX negara-negara di dunia secara simultan bergerak kearah ekonomi yang berorientasi pasar dalam bingkai pembagian kerja kapitalisme global. Kesejahteraan memang terjadi di setiap negara maju dan beberapa negara berkembang yang disebabkan oleh kapitalisme yang dikendalikan hampir sepenuhnya oleh teknologi. Pada gilirannya, teknologi dianggap sebagai inkubator bagi rezim liberal untuk meminta balas jasa kepada setiap negara yang menggunakan fasilitas teknologi yang sengaja diciptakan untuk mengendalikan ekonomi politik diseluruh dunia.

Aktivitas Neo-Liberalisme yang dilakukan sekarang ini oleh rezim liberal dalam persaingan internasional telah memunculkan pengangguran yang luar biasa besarnya di negara-negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut tidak bisa dihindari selama ketergantungan setiap negara terhadap industri dan teknologi liberal, walaupun semuanya berusaha sekuat tenaga agar lebih kompetitif di era global. Oleh sebab itu negara yang tidak memiliki social capital akan mengalami keruntuhan.

Ekonomi Liberalisme mengendaki adanya kebebasan dalam berbagai hal. Politik mendapat ruang sebagai pelindung kebebasan itu, Retorika politik dianggap sebagai penghambat laju liberalisme apabila laju perdagangan bebas dibatasi, pembangunan multidimensional di perketat perijinannya, campur tangan negara begitu dominan. Dengan demikian Liberalisme meniscayakan ketrerlibatan peran negara.

Untuk itulah Keynes mencoba mengambil jalan tengah dengan cara mengatur lingkaran bisnis dalam jangka panjang, mengendalikan stabilitas uang, mengatur dan mengontrol defisit anggaran negara dengan melibatkan peran negara dalam mengendalikan ekonomi makronya dengan tujuan agar terjadi kesejahteraan masyarakat sipil. Namun rekayasa sosial yang digagas oleh Keynes ternyata masih menyimpan masalah. Di beberapa kasus, krisis negara ternyata tidak mampu menstabilkan kondisi ekonomi makronya, sehingga perubahan kesejahteraan sangat tergantung pada masyarakat sipil yang masih mempunyai prinsip-prinsip budaya lokal yang syarat dengan nilai etik.

Isu ekonomi sangat terkait dengan kehidupan sosial politik namun ada pandangan beberapa praktisi ekonomi yang keliru yang disebabkan oleh wacana ekonomi kontemporer yang menganggap ekonomi sebagai salah satu sisi kehidupan dengan hukum-hukumnya sendiri, terpisah dari masyarakat dan realitas sosial lainnya. Dilihat dengan perspektif seperti ini, ekonomi adalah sebuah wilayah individu-individu yang lahir untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat-hasrat pribadi semata, sedangkan realitas sosial yang riil tidak diperhatikan. Disisi lain aktivitas ekonomi merupakan salah satu arena yang dinamis dari sosiabilitas manusia. Setiap proses produksi, baik yang berskala kecil maupun produksi yang berskala besar, akan membutuhkan kolaborasi sosial dari umat manusia dalam hal ini pekerja. Secara tidak langsung pekerja hanya bekerja untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan individu kelompok tertentu.

Ketidakseimbangan tersebut akan mengarahkan pekerja pada keterasingan diri dari masyarakat luas ‘meminjam istilah Marx adalah Alienasi’ buruh hanya memikirkan pekerjaan dan bagaimana meningkatkan produksi. Tujuan buruh sebetulnya bukan hanya untuk memperoleh gaji, insentif atau bonus dari perusahaan melainkan untuk mendapatkan pengakuan atas martabatnya, dihargai sebagai manusia merdeka bukan sebagai manusia yang selalu tergantung oleh materi.

Penutup
Dari uraian yang sudah disampaikan dimuka maka kita sama-sama khawatir bahwa negara ini akan kembali kemasa-masa awal yaitu masa kolonialisme, dimana semua hak dan martabat kemanusiaan sudah tercerabut dan diatur oleh otoritas yang dinamakan dengan imperialis. Tentunya kita tidak berharap demikian, untuk membangun keseiimbangan terhadap arus besar neoliberalisme ini. Saya mempunyai dua pendekatan yaitu pendekatan struktur dan pendekatan teologis.

Pendekatan struktur berarti kita harus mempercayai sistem prosedural demokrasi suatu negara. Menarik kalau kita cermati kondisi aktivitas neoliberal ini dalam konteks kebijakan publik. Negara ternyata menjadi kata kunci dalam membendung arus neoliberal ini. Secara administratif ketatanegaraan kalau ada peluang masuknya unsur neolib dalam konstitusi negara maka harus ada upaya perlawanan yang dilakukan negara. Misalnya dalam, hal ini kubu neoliberal di Indonesia sering kali menganggap bahwa UU Migas, UU SDA, UU Ketegalistrikan harus mempunyai semangat swastanisasi sehingga akan mempercepat prose pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, maka DPR dan Mahkamah Kontitusi sebagai penjaga gawang terakhir perlawanan terhadap ekonomi neoliberal ini, harus menolak setiap ada usulan RUU yang bersemangatkan liberalisme ekonomi. Dari segi eksekutif pemeritah harus berupaya membangun kemandirian ekonomi dengan nasionalisasi sektor ekonomi, mengembang sistem ekonomi kerakyatan untuk menyeimbangkan pasar dan menyejahterakan masyarakat.

Kedua dari analisa teologis memang harus dimulai dari pemuka agama dan jalur intelektual, mereka harus menyampaikan secara terus menerus tentang paham neoliberalisme yang sangat jauh dari cita ideal kontruksi agama manapun. Sebagai bentuk praktisnya misalnya ada upaya penyamaan visi pemuka agama untuk menolak ekonomi neoliberal, mendeklarasikan gerakan anti neoliberalisme yang melibatkan semua agama.

Terimakasih,

proilham@gmail.com