Analisa Makro Ekonomi 2007 dan 2008

Tulisan ini akan membahas review perekonomian Indonesia pada tahun 2007. Pembahasan selanjutnya mencoba meneropong prospek perekonomian pada tahun 2008 yaang banyak mengalami hambatan dari faktor eksternal.

Perekonomian 2007
Perekonomian tahun 2007 merupakan kondisi perekonomian terbaik pada pemeritahan kali ini, karena tahun sebelumnya (tahun 2006) dan tahun 2008 mendatang perekonomian Indonesia dilanda inflasi dan suku bunga tinggi, merosotnya perekonomian dalam negeri pada tahun 2006 disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan moneter yang hanya menyentuh sektor tertentu. Sedangkan pada tahun 2008 dunia digoncang oleh resesi AS dan melambatnya perekonomian dunia.

Kondisi ini telah berakibat buruk terhadap perekonomian dalam negeri, akibat dari kenaikkan minyak metah dunia, seluruh sektor ekonomi terutama industri mengalami high cost operasional, daya beli masyarakat menjadi menurun karena kenaikan itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah yang layak, di sektor manufaktur biaya produksi meningkat tajam sehingga menimbulkan kenaikan barang-barang dan pengurangan tenaga kerja.

Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka inflasi, pada akhir tahun 2007 diatas 6,5 %, secara otomatis pengangguran dan kemiskinan bertambah, walaupun beberapa sumber menyebutkan kenaikan itu tidak berarti dibanding dengan meningkatnya sektor tambang dan ekspor non migas. Namun kondisi ini ternyata tidak berpengaruh terhadap PMA dan PMDN.

Pada Tahun 2007, daya beli masyarakat berangsur mulai membaik, pemerintah juga melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga dengan asumsi dapat menstimulus kalangan usaha untuk kembali menggairahkan sektor-sektor strategis, kebijakan ini direspon positif oleh kalangan usaha yang terkait langsung dengan suku bunga. Selain itu dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai menunjukkan kemajuan. Namun dari segi investasi masih jauh dari optimal, hal ini disebabkan oleh peraturan investasi masih belum ada kejelasan.

Melihat perkembangan itu, peluang bisnis diberbagai sektor akan kembali menggeliat, terutama di bidang telekomunikasi nirkabel, bisnis ini diprediksi bakal meningkat tajam karena permintaan konsumen terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan komunikasi dan informasi. Di bidang kontruksi dengan turunnya suku bunga maka pembangunan perumahan, properti, apartemen yang dulu terganggu akan kembali bangkit, begitu juga dengan sektor perdagangan meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan sektor ini, tentu saja sektor keuangan juga akan mengalami peningkatan signifikan.

Awal tahun 2007, kalangan usaha mulai menanti kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi, terutama menyangkut kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis dan investasi diberbagai sektor. Hasilnya pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target diatas 6 % pada tahun 2007.

Kebijakan itu diantaranya menyangkut kebijakan moneter, pemerintah telah menurunkan suku bunga di BI agar pelaku bisnis bisa leluasa melakukan usahanya. Selain itu pemerintah dengan DPR berusaha menyelesaikan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dimana didalamnya menyangkut kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta paket UU Investasi yang terdiri dari revisi UU Perpajakan, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Investasi.

Semua kebijakan yang sedang dan telah diputuskan oleh Pemerintah pada tahun 2007, belum menunjukkan perubahan optimal terhadap perekonomian nasional. Nilai inflasi tetap tinggi sebesar 6,29 persen, perkembangan investasi belum terlihat berubah dan gagasan KEK masih berputar diwilayah kepentingan politik.

Namun karena konsumsi masyarakat meningkat dan didukung oleh daya beli tinggi, pertumbuhan ekonomi tetap berkembang, hal ini ditandai dengan mulai maraknya sektor perdagangan ritel diberbagai pelosok daerah di Indonesia. Selain itu menjamurnya bisnis telekomunikasi dengan produk beraneka ragam telah menggerakkan sektor lainnya terutama menyangkut infrastruktur. Bidang konstruksi tetap berkembang, pembangunan perumahan, apartemen, hotel dan properti lainnya diuntungkan oleh menurunnya suku bunga atau BI rate. Sektor Perbankan tentu saja membaik dengan dikuti oleh pertumbuhan sektor kredit konsumsi dalam bentuk modal kerja.

Tingginya permintaan (demand) masyarakat pada tahun 2007 harus diimbangi dengan penawaran (supply). Bidang manufaktur diharapkan mampu merespon gejala ini dengan meningkatkan produksinya. Namun beban berat biaya produksi mengharuskan adanya pengurangan tenaga kerja agar kondisi perusahaan bisa tetap stabil.

Akibatnya, pengangguran di tahun 2007 meningkat, peran pemerintah dalam mengendalikan sektor manufaktur sangat dinantikan para pelaku di bidang ini. Dalam hal ini BI dapat menilai momentum ekonomi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga, selain itu yang paling penting juga pemerintah bisa mengajak sektor investasi untuk menambah geliat ekonomi dalam negeri.

Namun yang perlu menjadi perhatian, pengendalian suku bunga atau BI rate harus mendorong sektor perbankan menurunkan suku bunga kredit konsumsi masyarakat, karena dengan begitu sektor riil akan bergerak perlahan. Kemajuan sektor riil ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kerangka makro ekonomi memang tidak ada batasan untuk menilai apakah kemajuan itu disebabkan oleh sektor riil atau sektor moneter, karena yang terpenting pertumbuhan ekonomi meningkat, asumsi ini masih mengundang perdebatan. Karena ada kecenderungan merugikan salahsatu pihak dan dianggap pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan yang nisbi.

Sebaiknya ada keseimbangan dalam melihat kemajuan ekonomi, karena pelaku ekonomi tidak hanya kelas usaha besar atau sektoral tetapi ada juga usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mendorong keseimbangan itu perlu digerakkan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan semua masyarakat.

Peran pemerintah dan perbankan dalam mengelola dan menyalurkan kredit kepada UKM di tahun 2007 cukup tinggi, hal ini didukung oleh kinerja UKM yang baik dan resiko penyaluran kredit tidak tinggi. Pemerintah juga melalui Menteri UKM telah membuat kebijakan untuk memberdayakan pelaku ekonomi UKM dengan membuat paket kredit berkala, peluang ini harus diambil oleh pihak yang bergerak disektor riil.
Perekonomian Indonesia tahun 2007 memang stabil, tahun 2007 triwulan akhir. BI menurunkan suku bunga sebesar 25 point menjadi 8,75 persen kebijakan ini sudah tepat karena momentum ekonomi memang ada, nilai tukar rupiah juga terus menguat didukung oleh Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang sehat dan kinerja ekpor yang membaik. Namun pada triwulan II ini tingkat inflasi tetap tinggi pada bulai Mei tahun 2007 sebesar 6,29 persen walaupun ada penurunan pada bulan april 6,59 persen.


Buruknya iklim investasi
Meningkatnya sektor usaha infrastruktur dan lainnya ternyata tidak diikuti dengan peningkatan investasi. Apabila kondisi ini berlanjut sampai akhir 2007, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bisa anjlok dibawah 5 %, sektor investasi ini tidak berkembang karena resiko tinggi dan kesempatan yang didapat terbatas.

Pemerintah belum bisa melakukan restrukturisasi dalam bidang investasi, terutama menyangkut birokrasi yang panjang dan kepastian hukum. Sehingga Perbankan sebagai sumber dan mitra PMDN menganggap resikonya terlalu ringgi jika mengeluarkan dana untuk kredit investasi, Perbankan lebih tertarik dengan kredit konsumsi. Begitu juga dengan PMA, belum jelasnya UU PMA yang digodok DPR membuat para investor asing memutuskan untuk beralih menyimpan dananya di Negara lain yang lebih mudah dan aman dalam ber-investasi.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2007 terkesan ambisius, karena pembangunan ini tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga masih belum berjalan, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah.

Melihat kondisi ini, proyeksi ekonomi tahun 2007 masih dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.


Meningkatnya Bisnis Properti
Perkembangan makroekonomi pada tahun 2007 diproyeksikan akan berdampak positif bagi kemajuan sektor properti, penurunan suku bunga telah membuat masyarakat yang menyimpan dananya di deposito atau obligasi kembali mengeluarkan dananya untuk diinvestasikan di bidang properti.

Prospek bisnis properti ini akan terus membaik, namun persainganpun disektor ini cukup sengit, sektor properti diyakini mampu menarik investor karena nilai return yang berlipat dalam jangka panjang, walaupun tidak sedikit yang lebih tertarik pada sektor lain yang menguntungkan dalam jangka pendek., kemajuan sektor properti semisal apartemen disebabkan juga oleh trend masyarakat perkotaan yang lebih menginginkan sarana hunian yang serba praktis dan mempunyai letak yang strategis atau di area cenral business district.

Produk properti apartemen di tahun 2007 diproyeksikan akan mengalami peningakatan, hal ini terlihat dari tingkat hunian setiap apartemen di Jakarta yang bertambah, padahal tingkat kenaikan harga juga berubah, kondisi ini dipacu oleh mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin cepat dan kebutuhan tempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi bisnis.

Bagi dunia usaha yang bergerak dibidang properti, peluang untuk investasi di pembangunan perumahan sangat prospektif ditahun 2007, daya beli masyarakat yang membaik dan kebutuhan akan perumahan cukup tinggi bisa dimanfaatkan oleh para pemain di sketor perumahan, pemerintah juga telah banyak memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi di bidang ini dengan mendorong Perbankan membantu memberikan kredit pinjaman untuk membangun perumahan yang bisa di akses oleh masyarakat menengah kebawah.

Kemajuan sektor properti ini diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi pengangguran yang tergolong memiliki skill dan pekerja kasar di sektor bangunan. Walaupun jumlahnya tidak besar, kemajuan ini akan tetap memiliki implikasi bagi tumbuhnya perekonomian disekitar kawasan. Maka disarankan pembagunan properti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disekitar kawasan, konsep pembangunan ini sudah banyak dipakai di beberapa Negara, dengan demikian pembangunan properti dapat memiliki nilai tambah.

Perekonomian 2008
Untuk menopang perekonomian 2008 pembangunan infrastruktur dan sektor informasi/ telekomunikasi terus digerakkan oleh pemerintah. Pilihan ini cukup realistis karena berdimensi jangka panjang sehingga akan berimplikasi pada pertumbuhan sektor riil. Namun dengan kondisi perekonomian pada tahun 2008 yang mengalami perlambatan akibat krisis subprime mortgage di AS yang merambah pada krisis ekonomi dunia. Pembangunan infratruktur dan sektor telekomunikasi akan sedikit melambat. Walalupun tidak akan berpengaruh cukup drastis, mengingat kedua sektor ini menjadi prioritas pemerintah, agar fudnamental ekonomi bisa terbangun.

Kondisi ekonomi Indonesia selama triwulan I/2008 menghadapi goncangan hebat dari fekator eksternal ekonomi. Hal ini ditandai dengan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Inflasi pada triwulan I/2008 tercatat 3,2% (qtq) dan 7,9% (yoy). Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV/2007 dan sempat direspons negatif pada awal bulan pada triwulan II/2008.

Kenaikan angka inflasi yang biasa memasuki batas rata-rata normal yaitu 9% didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dan pangan dunia yang tinggi (food& energy inflation). Berdasarkan kelompok barang dan jasa, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan (beras, tempe, tahu, minyak goreng), sandang (emas), dan makanan jadi. Hal ini akan menggangu pertumbuhan sektor penawaran terutama di bidang manufaktur, permintaan masyarakat (demand) yang tinggi sulit untuk dipenuhi oleh sektor manufaktur, karena biaya produksi cukup tinggi. Peluang dan ancaman untuk memenuhi permintaan ini harus direspon dunia usaha agar bisa meraih keuntungan maksimal.

Kedepan dengan adanya respon yang proaktif dari pemerintah untuk melihat perkembangan ekonomi dunia. Maka kebijakan yang strategis mengenai stabilisasi harga melalui badan pemerintah perlu segera dilakukan (Bulog, red). Apabila produk lain tidak memiliki pengelolaan sentralisasi. Maka solusinya adalah adanya program diversifikasi produk pangan, energi dan pengaturan regulasi untuk ekspor/import sesuai kapasitas daerah. Agar dimasa mendatang yang memasuki masa liburan sekolah dan hari raya, dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Ekspektasi inflasi yang sesuai dengan fakta dilapangan harus diikuti oleh kebijakan yang pro rakyat. Agar kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang mengalami overhang tidak memicu masalah sosial. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia dan tingkat kriminalitas.

Dengan demikian untuk mencari solusi stabilitas ekonomi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang strategis, tidak hanya sebatas kebijakan jangka pendek, seperti penurunan BI rate atau kebijakan moneter lainnya yang hanya bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi pemerintah bisa mengoptimalkan kebijakan fiskal dan meningkatkan akselerasi penyelesaian perundang-undangan menyangkut kemudahan berinvestasi.

Selain itu dalam menyusun kebijakan startegis menyangkut stabilitas ekonomi, perlu diperhatikan dimensi pembangunan yang berkelanjutan agar bisa berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan perbaikan lingkungan. Inventarisir aset negara dan mengupayakan lahirnya UU Harta Kekayaan Negara (HKN).



Jakarta, April 2008