Global Warming, Neoliberal dan Prilaku kita

Oleh: Ilham M. Wijaya

Kini kita semakin yakin bahwa persoalan mendasar dari masalah dunia saat ini adalah masalah prilaku manusia, pemanasan global (global warming) yang menjadi isu hangat saat ini pada akhirnya kembali kepada konteks prilaku manusia. Sejauh mana manusia dapat menjadi subjek yang memberikan ketenangan dan kedamaian di alam bumi ini. Hal itu tentunya sangat sulit diterapkan apabila melihat kenyataan yang ada sekarang ini, paham neoliberalisme lebih mempengaruhi pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga hal-hal yang menyangkut etika publik dan masa depan dunia menjadi dipertaruhkan oleh keinginan materialisme sesaat.

Neoliberalisme sungguh menakutkan, paham ini terus bermetamorfosis dalam berbagai bentuk yang terakhir adalah bentuk budaya. Budaya popular yang terus dihembuskan oleh penganut neolib telah berdampak pada perubahan prilaku sosial yang pada akhirnya membentuk karakter 'homo economicus' tanpa batas. Kondisi ini apabila dibiarkan berlarut-larut maka implikasinya ada dua hal pertama, terjadinya dehumanisasi dan kedua,perubahan iklim dunia yang mengarah pada kehancuran.

Seperti halnya yang terjadi saat ini, konfrensi perubahan iklim untuk mensikapi kondisi bumi yang sudah sampai titik nadir akibat ulah manusia. Ternyata sangat sulit menyatukan paham untuk menentukan masalah iklim dunia yang semakin mengkhawatirkan. Para peserta dari negara berkembang dan negara maju cukup sulit menerima bali road map. Keangkuhan Negara adidaya dan berkembang itu semata-mata karena paham pembangunan yang lebih beroreintasi neolib, artinya mereka akan rugi ketika harus mengikuti bali roadmap dimana didalamnya ada keharusan mengurangi penggunaan energi untuk indsutri. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi kapitalisme telah membentuk pemikiran dan prilaku yang rakus dan serakah hingga menyebabkan dunia ini diambang kepunahan.

Pemanasan global bukan hanya sekedar isu, tetapi ini sudah menjadi fakta yang dapat menjadi masalah besar dikemudian hari. Dari data World Resources Institute tahun 1994 menunjukkan bahwa pada tahun 1991 AS mengkonsumsi energi hampir tiga kali lipat lebih banyak dari Jepang untuk menghasilkan 1 dolar AS GNP-nya. Dengan penduduk yang hanya 4,6 persen dari penduduk dunia, pada tahun 1991 AS menghasilkan 22 persen emisi global CO2. Dengan pola konsumsi energi sebagai indikator bagi lingkungan yang berkelanjutan, kelahiran bayi di AS menghasilkan 2 kali lipat dampak lingkungan bagi bumi dibandingkan seorang bayi yang lahir di Swedia, 3 kali lipat dibanding di Italia, 13 kali lipat dibanding Brazil, 35 kali dari India, dan 140 kali lipat dibanding Bangladesh.

Dari data tersebut kita akan melihat betapa besar kebutuhan energi negara maju di dunia ini yang disadari atau tidak telah berpengaruh terhadap kondisi bumi. Kebutuhan energi di Negara maju ini disebabkan oleh faktor pola hidup yang serba mewah dan kebutuhan industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Pola hidup masyarakat di Negara maju, rata-rata menggunakan fasilitas AC, rumah luas dengan penghuni sedikit, kendaraan berenergi fosil, pakaian berbahan kulit binatang, penggunaan air yang berlebihan, makanan yang bersumber dari kimiawi dan yang paling penting adalah industrialisasi di Negara-negara maju terutama Amerika Utara dan Eropa. Telah menyumbang sekitar 22 milyar ton karbon per tahun–terutama dari konsumsi BBM, industri, dan penebangan hutan. Di antara negara maju, penyumbang emisi terbesar adalah Amerika (36,1%) disusul Rusia (17,4%), Jepang, dan negara Eropa lainnya dalam persentase kurang dari 10%. Bandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Asia, Amerika Selatan, dan Afrika yang “cuma” menyumbang sekitar 4 milyar karbon per tahun–itu pun bukan dari industri, melainkan perubahan penggunaan lahan.

Setelah konfrensi perubahan iklim berakhir kemarin (16/12) dengan kesepakatan yang terbilang sukses, yaitu adanya kesepakatan pengurangan emisi karbon, adanya kesepakatan pembayaran insentif untuk mengurangi deforestasi melalui mekanisme REDD, terjadinya kesepakatan mengenai transfer teknologi penangkapan dan oenyimpanan karbon (CSS) dari negara maju ke negara berkembang. Dari semua hasil kesepakatan itu maka seluruh masalah perubahan iklim dunia akan mengacu pada bali roadmap.

Walaupun ada kemajuan dalam konfrensi perubahan iklim di Bali, Namun sangat disayangkan dari skema bali roadmap, oreintasi neoliberal masih sangat kental. Pembayaran insentif, pengurangan emisi karbon dengan perhitungan sesuai rate yang dikeluarkan setiap negara dan berbagai macam proyek perubahan iklim lainnya. Saya memprediksi dana-dana yang mengalir kebeberapa program ini akan sulit dimonitoring, apalagi negara berkembang rentan dengan praktek Korupsi.

Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena penanganan perubahan iklim ini sebetulnya tidak harus menggunakan pendekatan neoliberalisme seperti terjadi saat ini. Kecenderungan pola-pola neoliberal terlihat lebih dominan dibandingkan dengan cara-cara pengembangan kebudayaan dan kearifan penanganan iklim diseluruh dunia. Para peserta konfrensi rupanya larut dengan perlawanan teradap negara maju untuk mengeluarkan insentifnya agar mengganti dana perbaikan iklim di negara berkembang. Padahal agenda itu seharusnya tidak perlu diprioritaskan tetapi menjadi isu kedua setelah adanya komitmen yang terstruktur dan terkontrol dengan baik mengenai komitmen bersama mengurangi emisi karbon dan standar hidup maksimal meliputi gaya hidup, pemakaian rumah, penggunaan air, pakaian atau yang sejenisnya disemua negara di dunia.

Solusi permasalahan pemanasan global tidak hanya terkait dengan perbaikan hutan, pengurangan emisi karbon dengan mengganti energi fosil menjadi energi biofuel, atau mengurangi instrialisasi di seluruh negara. Tetapi yang lebih penting adalah kembalikan dimensi humanisme dalam beragam kehidupan baik melalui pendidikan agama ataupun kearifan spiritualitas lainnya. Inilah keyword utama yang harus didorong semua pihak, agar masa depan dunia tidak menjadi hantu yang menakutkan bagi anak cucu kita.


Jakarta, 16 Desember 2007

proilham@gmail.com