Perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia telah berdampak pada berbagai bidang. Khususnya bidang perumahan dan permukiman, pembagian kerja dengan daerah telah dipayungi peraturan pemerintah (PP) NO. 38 Tahun 2007. Pembagian kerja ini dilandasi oleh semangat untuk membangun tanggung jawab bersama dalam hal penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Namun dalam implementasinya, PP No 38 Tahun 2007 ini seringkali di benturkan dengan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Daerah berhak mengatur perangkat organisasinya sendiri sesuai kebutuhan dan kapasitas daerah tersebut. Terutama dalam mengatur jumlah dan nama Dinas Daerah. Jika dibentuk Dinas Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman maka konsekuensinya Dinas tersebut harus membuat anggaran dan kebijakan tersendiri. Tentunya hal ini akan berat dilakukan oleh daerah yang belum menjadikan bidang perumahan dan permukiman menjadi konsentrasi pembangunan. Bentuk lain seperti Kantor, atau Lembaga Teknis daerah pada intinya permasalahannya terletak pada ketersediaan dana dan political wiil dari daerah.
Untuk mendorong Daerah agar merespon PP NO 38 Tahun 2007, Pemerintah Pusat terlebih dahulu harus merombak sistem kelembagaannya. Agar dalam operasionalnya daerah memiliki panduan dalam pelaksanaan tugas pengembangan perumahan dan permukiman didaerah.
Perombakan sistem kelembagaan yang dimaksud adalah melakukan upaya penguatan dengan didukung oleh regulasi yang ada. Misalnya; setiap kebijakan pemerintah pusat memiliki ketentuan mengikat ke daerah, walaupun era otonomi daerah wewenang dearah cukup besar. Namun dibidang perumahan ini secara grand design pemerintah pusat bisa mengatur ruang lingkup setiap kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Dimana fungsi daerah dan dimana fungsi pusat, itu semuanya sudah ditentukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan adanya keterkaitan pembangunan perumahan dan permukiman antara pusat dan daerah. Maka secara tidak langsung persoalan visi bersama sudah mulai teratasi, tinggal pelaksanaan di daerah yang perlu keseriusan.
Selain itu dalam aspek kelembagaan, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan adalah menyangkut pola kordinasi setiap instansi yang secara langsung berhubungan dengan bidang perumahan dan permukiman, seperti, Perumnas, Bapertarum-PNS, YKPP, BTN, Jamsostek, PLN, BPN dll. Pola koordinasi ini harus jelas, sehingga Kemenpera dapat menjalankan setiap programnya dengan baik. Secara garis besar hal-hal pokok yang menyangkut perbaikan kelembagaan terdiri dari dua (2) aspek:
1. Aspek Kelembagaan
a. Badan Operasional Perumahan Rakyat
b. Pembentukan Dinas Perumahan atau Unit kerja yang khusus membidangi masalah perumahan dan permukiman terdapat di semua Daerah
2. Aspek Regulasi Pendukung
a. Kepres, Kepmen; Secara umum badan ini
sebagai kordinator instansi pelaksana bidang perumahan seperti; pertanahan, pendanaan, sarana prasarana, pembangunan, perijinan, kelistrikan, fasum/fasos, lingkungan, budaya, dll.
b. PP No 38 Tahun 2007; PP No41 Tahun 2007
Perda ; Pergub; PerWalikota; Perbupati
Idealnya Badan Operasional ini merupakan respresentasi dari seluruh instansi pemerintah yang menyangkut perumahan. Badan operasional ini sebagai pusat informasi dan komunikasi, dengan tujuang menjalankan visi bersama dari semua instnsi pemerintah yang terkait perumahan dan permukiman. Dengan adanya badan ini diharapakn pembangunan perumahan rakyat bisa lebih integratif sehingga penyelenggaraannya menjadi terarah.
Pada gambar dimuka terdapat alur hierarki setiap level pemerintahan memiliki komitmen untuk menuju pada visi bersama. Kemudian ada legitimasi hukum yang mengatur setiap Dinas Perumahan Provinsi dan Dinas Perumahan Kab/Kota dan setiap aktivitas yang terkait dengan sektor perumahan. Dalam proses penyusunan program partisipasi masyarakat di setiap level dimungkinkan untuk terlibat aktif. Agar prosesnya sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan struktur manajemen pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman nasional tersebut akan berjalan baik apabila memenuhi persyaratan dibawah ini, yaitu :
1.Pembentukan Dinas Perumahan atau Unit kerja yang khusus membidangi masalah perumahan dan permukiman terdapat di semua Daerah.
2.Terdapat anggaran pembangunan yang feasible untuk membangun bidang perumahan dan pengembangan permukiman.
3.Adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam bidang perumahan dan permukinan.
Sekarang ini masalah utama yang muncul dalam menjalankan struktur manajemen perumahan nasional tersebut adalah setiap Daerah banyak yang belum memiliki Dinas Perumahan.
Sehingga sulit sekali untuk membangun komunikasi dalam menentukan program pembangunan perumahan dan permukiman nasional. Untuk itu langkah pertama yang perlu dilakukan untuk Kemenpera di masa mendatang adalah mempercepat adanya Dinas Perumahan di setiap Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007.
Selain masalah kelembagaan yang belum ada. Masalah utama lainnya adalah mengenai anggaran biaya untuk bidang perumahan dan permukiman sangat terbatas. Setiap Daerah diprediksi sulit mengalokasikan dana untuk bidang perumahan dan permukiman. Mengingat kebutuhan prioritas lainnya seperti; anggaran pendidikan, kesehatan dan kemiskinan mendesak harus dipenuhi. Untuk menyiasati hal ini daerah bisa membangun kemitraan bisnis dengan pihak swasta dengan memberikan insentif baik dari segi perijinan maupun sektor pajak.
Dari segi sumber daya yang memahami bidang perumahan dan permukiman. Daerah harus mulai melakukan pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan birokrasi yang memahami secara mendalam bidang public housing dengan segala aspek terkaitnya.
Setelah semua prasyarat terpenuhi untuk menjalankan manajemen pembangunan perumahan dan permukiman nasional. Selanjutnya dibutuhkan visi bersama yang menjadi cita ideal bidang perumahan dan permukiman. Visi bersama tersebut dirumuskan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sebetulnya pada era tahun 90-an pemerintah melalui Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) telah menghasilkan visi pembangunan perumahan dan permukiman 2020 yang berisi : ”setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat dan aman harmonis dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat berjatidiri, mandiri dan produktif”. Visi tersebut terangkum dalam gagasan yang cukup komprehensif yaitu Kebijakan Dan Strategi Nasional Pembangunan Perumahan Dan Permukiman (KSNPP). Kebijakan ini berdasarkan pada program arahan dari Pelita V dan UU No. 4 Tahun 1992.
Secara konseptual KSNPP sudah lengkap dan baik. Kebijakan KSNPP mengalami perubahan karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan antara lain dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri KIMPRASWIL No. 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman.
Pada era pemerintahan sekarang ini, Kemenpera memiliki banyak program yang terkait dengan perumahan rakyat. Namun program-program tersebut bisa dikatakan hanya sebatas program seremonial yang bersifat jangka pendek. Karena apabila mengacu kepada syarat manajemen pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman. Maka Kemenpera selama ini belum bisa optimal menjalankan programnya.
Untuk mengoptimalkan peran dan kepentingan pembangunan perumahan rakyat dapat diwujudkan melalui dua hal pokok, kedua hal pokok itu antara lain :
1.Adanya Departemen Perumahan di tingkat Pemerintah Pusat dan Dinas Perumahan di tingkat Pemerintah Daerah Provinisi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota seluruh Indonesia. Keberadaan Departemen ini berbeda dengan Kementrian Negara. Departemen memiliki kewenangan menentukan anggaran dan mengelolanya sampai ke struktur organisasi tingkat Daerah. Dari mulai perrencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dapat dioptimalkan. Meski demikian ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keberadaan Departemen Perumahan tersebut, yaitu :
•Legitimasi atau pengakuan dari berbagai pihak baik dari aspek hukum dan perundang-undangan, kelembagaan negara, maupun yang mendukung keberadaan Departemen ini.
•Sinergi kerja dengan berbagai Lembaga dan Instansi yang terkait terutama menyangkut besaran subsidi kredit perumahan dengan Depkeu, kerjasama dalam hal pembangunan kelistrikan dengan PLN, kordinasi masalah pertanahan dengan BPN.
2.Adanya blue print strategi transformasi model pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional dengan Dinas Perumahan ditingkat Provinsi dan Kab/Kota yang jelas dan menyeluruh serta memperlihatkan profesionalisme kerja.
Dalam kaitan blue print tersebut ada beberapa indikator yang perlu dikaji lebih jauh. Indikator yang dimaksud adalah sebuah pernyataan yang merupakan cerminan dari aspek-aspek penting tentang masa depan ideal pembangunan perumahan dan permukiman nasional. Idealnya indikator ini dihasilkan dari proses diskusi panjang semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman di semua tingkatan pemerintahan. Namun sebagai gambaran indikator tersebut terdiri dari beberapa aspek dibawah ini, diantaranya;
A.Aspek Kebijakan
-Adanya kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. Mengoptimalkan kebijakan realisasi pembangunan dengan perbandingan 1:3:6.
-Anggaran Kebijakan Anggaran Perumahan rakyat dapat dialokasikan minimal 1% dari total APBN.
-Adanya kebijakan pemberian insentif bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman baik lembaga formal, informal maupun perorangan.
B.Aspek Kelembagaan
-Terbentuknya Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota disetiap Daerah.
-Terbentuknya lembaga atau badan perijinan one stop services yang mengurusi bidang perumahan dan permukiman, untuk mendorong keterpaduan kepentingan antara; Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Birokrasi Pemda dan pihak swasta.
-Adanya SDM birokrasi yang handal terkait bidang perumahan dan permukiman.
-Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan stake holder perumahan melalui forum pelaku pembangunan perumahan dan permukiman serta stakeholder perumahan untuk mendapatkan masukan yang lebih partisipatif.
C.Aspek Pembiayaan
-Pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang bisa lebih menjangkau ke semua lapisan masyarakat.
-Pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang terintegrasi. Dalam hal ini sangat dimungkinkan untuk dibentuk Lembaga Keuangan atau Bank yang khusus membidangi Perumahan dan Permukiman.
-Optimalisasi kinerja lembaga alternatif pembiayaan perumahan seperti; PT SMF, Bapertarum-PNS,dll.
D.Aspek Pertanahan dan Tata ruang
-Adanya kebijakan pertanahan dan tata ruang untuk perumahan dan permukiman masyarakat yang berpenghasilan rendah.
-Adanya pengendalian tata ruang tingkat nasional dan wilayah yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem. Dalam hal ini ada sebuah blue print tentang pembangunan kawasan untuk perumahan dan permukiman.
-Pengembangan lahan dan tata ruang diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan yang berdimensi sosial.
Dengan konsistensi dalam menjalankan setiap kebijakan bidang perumahan dan permukiman serta didukung oleh birokrasi yang handal. Tujuan blue print tersebut bisa tercapai. Langkah selanjutnya untuk untuk menjalankan blue print tersebut. Perlu ada strategi penyusunan regulasi pembangunan yang bisa menggerakkan visi besar pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman nasional.
*tulisan secara subtansi hampir sama dengan yang sebelumya ada penekanan dan penambahan sedikit.
mohon komentar pengunjung...
proilham@gmail.com
Sep 8, 2009
USULAN PROGRAM 100 HARI KEMENPERA
Kompleksitas masalah perumahan dan permukiman di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif. Karena bidang ini melibatkan berbagai sektor, sehingga pengelolaannya harus terpadu dan menyeluruh. Untuk itu dalam kerjanya perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang efektif dan efisien.
Pengelolaan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga era reformasi memang telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, seperti; pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kordinator seluruh aktivitas bidang perumahan rakyat, pembentukan Bapertarum-PNS untuk membantu penyediaan rumah bagi kalangan pegawai negeri sipil, pendirian PT Sarana Multi griya Finance (SMF) sebagai alternatif pembiayaan perumahan, dll.
Namun perkembangan bidang perumahan dan permukiman tersebut tidak diikuti dengan penguatan regulasi dan kelembagaan. Sekarang ini Kemenpera hanya berfungsi sebagai kordinator yang tugasnya adalah mengkordinir aktivitas bidang perumahan dan permukiman di Indonesia.
Masalah strategis yang terkait bidang perumahan dan permukiman seperti; pembiayaan, penguasaan tanah dan tataruang, perijinan serta operasional pelaksanaanya. Selama ini menjadi masalah yang sulit dipecahkan oleh Kemenpera. Karena kurangnya wewenang dan sistem kelembagaan yang tidak melingkupi semua masalah tersebut.
Dengan demikian dimasa kabinet pemerintahan 2009-2014 mendatang, perlu ada upaya untuk membenahi wewenang dan sistem kelembagaan tersebut. Agar kinerja Kemenpera kedepan lebih kuat dan produktif sehingga agenda-agenda perumahan rakyat bisa dilaksanakan sesuai harapan.
Usulan agenda 100 hari bidang perumahan ini memuat beberapa hal diantaranya : Reformasi Kelembagaan Kemenpera di Era Otonomi Daerah, kemudian setelah adanya format dari reformasi kelembagaan tersebut, maka selanjutnya akan dipaparkan Strategi Penyusunan Regulasi Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman hal ini penting untuk mendukung sistem kelembagaan Kemenpera. Kemudian setelah regulasi dan kelembagaan mendapatkan blue print-nya, selanjutnya perlu Format Kerangka Kerja Bidang Perumahan Rakyat.
continued...
komentar dong
Pengelolaan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga era reformasi memang telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, seperti; pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kordinator seluruh aktivitas bidang perumahan rakyat, pembentukan Bapertarum-PNS untuk membantu penyediaan rumah bagi kalangan pegawai negeri sipil, pendirian PT Sarana Multi griya Finance (SMF) sebagai alternatif pembiayaan perumahan, dll.
Namun perkembangan bidang perumahan dan permukiman tersebut tidak diikuti dengan penguatan regulasi dan kelembagaan. Sekarang ini Kemenpera hanya berfungsi sebagai kordinator yang tugasnya adalah mengkordinir aktivitas bidang perumahan dan permukiman di Indonesia.
Masalah strategis yang terkait bidang perumahan dan permukiman seperti; pembiayaan, penguasaan tanah dan tataruang, perijinan serta operasional pelaksanaanya. Selama ini menjadi masalah yang sulit dipecahkan oleh Kemenpera. Karena kurangnya wewenang dan sistem kelembagaan yang tidak melingkupi semua masalah tersebut.
Dengan demikian dimasa kabinet pemerintahan 2009-2014 mendatang, perlu ada upaya untuk membenahi wewenang dan sistem kelembagaan tersebut. Agar kinerja Kemenpera kedepan lebih kuat dan produktif sehingga agenda-agenda perumahan rakyat bisa dilaksanakan sesuai harapan.
Usulan agenda 100 hari bidang perumahan ini memuat beberapa hal diantaranya : Reformasi Kelembagaan Kemenpera di Era Otonomi Daerah, kemudian setelah adanya format dari reformasi kelembagaan tersebut, maka selanjutnya akan dipaparkan Strategi Penyusunan Regulasi Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman hal ini penting untuk mendukung sistem kelembagaan Kemenpera. Kemudian setelah regulasi dan kelembagaan mendapatkan blue print-nya, selanjutnya perlu Format Kerangka Kerja Bidang Perumahan Rakyat.
continued...
komentar dong
Jul 14, 2009
Arah Perumahan Rakyat 2009-2014
Oleh : Ilham M. Wijaya, SE
Walaupun bersifat politis, posisi Menteri khususnya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu orang tepat dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Karena bidang perumahan rakyat merupakan hak dasar rakyat yang perlu dipenuhi secepat mungkin oleh Pemerintah, sehingga pengelolaannya harus dinakhkodai oleh orang yang tepat.
Selama ini pengelolaan perumahan rakyat terkendala struktur kelembagaan dan finansial yang terbatas. Namun untuk masalah finansial relatif terselesaikan dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN 2009 sebesar Rp 2,5 Trilyun. Artinya pemerintahan SBY kedepan kemungkinan akan tetap berkomitmen mendorong sektor perumahan rakyat.
Mengenai struktur kelembagaan memang selama ini bidang perumahan rakyat hanya bersifat Kementerian yaitu hanya bersifat kordinatif langsung dibawah Presiden. Kemenpera tidak bisa melakukan inisiatif budget untuk membuat program-program yang lebih riil, karena anggarannya hanya untuk kordinatif. Sehingga selama kabinet pemerintahan kemarin, Kemenpera hanya menjadi pelengkap yang hanya menjalankan fungsi seremonial belaka.
Tentunya kendala tersebut harus diselesaikan dengan mendorong Presiden terpilih agar bersedia mengeluarkan kebijakan yang mendukung wewenang Kemenpera. Jika memang kebijakan itu sulit untuk mengarah pada sistem struktur Kemenpera yang mengakar di Daerah, maka tidak salah jika ada hubungan baik yang terus dijalin dengan daerah terutama Daerah yang memiliki PAD besar dan termasuk kota-kota yang padat penduduknya. Karena pembangunan perumahan dan permukiman sebagai langkah awal harus bermulai dari penataan perkotaan agar kedepan tidak terjadi obesitas perkotaan.
Kemungkinan Kemenpera 2009-2014 akan menghadapi masalah yang sama. Namun demikian untuk efektifitas kerja perlu ada arah dan penekanan dari segi isu dan program (road map). Misalnya; Penekanan pada bentuk loby dengan Pemerintah Daerah atau Pemda dalam hal pembentukan Dinas Perumahan di daerah atau dalam hal pemenuhan rumah untuk rakyat di daerah.
Pengamatan penulis selama kepemimpinan Pak Yusuf Asy’ari, loby yang dilakukan sangat lemah. Sehingga seringkali Pemda tidak memiliki kepedulian untuk mengikuti anjuran Menpera. Padahal yang diperlukan adalah pendekatan interpersonal untuk memajukan perumahan rakyat diseluruh pelosok Indonesia.
Selain itu penekanan pada program yang konkrit dan bisa dijadikan unggulan sepertinya perlu dilakukan. Misalnya program untuk mengatasi backlog rumah yang jumlahnya mencapai 5,8 juta unit hingga akhir tahun 2009 ini bisa disiasati dengan penentuan target-target setiap tahunnya sehingga posisinya terus menurun dengan diikuti pembentuk komite-komite pencarian dana segar dan insiasi kerjasama yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan berbagai pihak.
Walaupun sebenarnya, fungsi Kemenpera tidak langsung menjadi pelaku produksi perumahan. Tetapi kemenpera perlu membangun track bagi para pelaku perumahan agar bisa lebih mudah dan leluasa dalam mengurangi backlog ini. Untuk itu Kemenpera kedepan perlu diisi oleh orang yang kuat dan paham mengenai kondisi perumahan rakyat.
Sebagai catatan, ada beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan Menpera 2004-2009, yaitu, pertama, menyangkut program 1000 menara rusun. Program ini sudah tepat dari segi kajian untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di perkotaan. Namun banyak masalah yang muncul juga masih belum terselesaikan. Kedepan program ini betul-betul harus dibackup langsung oleh Presiden dan Menpera bekerja optimal mengkordinir seluruh instansi terkait.
Kedua, pembiayaan perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Masalah pembiayaan ini terkait dengan Perbankan sedangkan untuk mengakses perbankan, MBR memiliki kendala administratif. Untuk itu saya kira Menpera harus berani mengambil keputusan membuat semacam lembaga pembiayaan baik Bank maupun non bank yang bersifat alternatif. Syukur jika berani mewujudkan Bank Perumahan Rakyat yang bisa diakses MBR tersebut.
Ketiga, pembinaan pelaku pembangunan perumahan baik formal maupun swadaya. Pembinaan ini seringkali dimaknai hanya dalam konteks seremonial seperti; kegiatan-kegiatan seminar, kunjungan-kunjungan dll. Padahal makna pembinaan ini sangat penting untuk kesinambungan pembangunan perumahan yaitu dengan melakukan upaya-upaya memberi ruang dan kemudahan bagi pelaku pengembangan perumahan. Ruang yang dimaksud adalah adanya fasilitasi dalam mengakses tanah, jaringan listrik dan kemudahan lainnya.
Keempat, pembentukan manajemen informasi yang integratif terkait dengan pengembangan sektor perumahan rakyat di seluruh Indonesia. Hal ini penting, karena masalah perumahan sangat kompleks, data yang dimiliki juga seringkali berbeda dengan yang lainnya, kondisi daerah juga berbeda-beda. Untuk itu dengan adanya sistem informasi yang komprehensif pemenuhan kebutuhan rumah akan terukur dan sesuai kondisi daerah-daerah.
Kelima, mendorong pembangunan berkelanjutan dalam program pemenuhan kebutuhan rumah. Agar setiap pengelolaan dan pembangunan perumahan bisa diarahkan dalam jangka panjang. Pembinaan lingkungan ini penting agar kedepan masalah permukiman dan perumahan menjadi semakin lebih baik lagi.
Kelima agenda perumahan rakyat 2009-2014 ini penting untuk dielaborasi lebih jauh lagi. Harapannya siapapun yang menjadi Menpera 1, program perumahan rakyat harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai karena hanya berbagi kue kekuasaan pemegang kendali perumahan rakyat kedepan tidak memiliki sense terhadap masalah perumahan. Apalagi orang yang terpilih nanti tidak memiliki rekam jejak terhadap dinamika perumahan rakyat di Indonesia.
Jakarta, 13 Juli 2009
Terimakasih.
Mohon saran, tanggapan atau kritik :
proilham@gmail.com
Walaupun bersifat politis, posisi Menteri khususnya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu orang tepat dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Karena bidang perumahan rakyat merupakan hak dasar rakyat yang perlu dipenuhi secepat mungkin oleh Pemerintah, sehingga pengelolaannya harus dinakhkodai oleh orang yang tepat.
Selama ini pengelolaan perumahan rakyat terkendala struktur kelembagaan dan finansial yang terbatas. Namun untuk masalah finansial relatif terselesaikan dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN 2009 sebesar Rp 2,5 Trilyun. Artinya pemerintahan SBY kedepan kemungkinan akan tetap berkomitmen mendorong sektor perumahan rakyat.
Mengenai struktur kelembagaan memang selama ini bidang perumahan rakyat hanya bersifat Kementerian yaitu hanya bersifat kordinatif langsung dibawah Presiden. Kemenpera tidak bisa melakukan inisiatif budget untuk membuat program-program yang lebih riil, karena anggarannya hanya untuk kordinatif. Sehingga selama kabinet pemerintahan kemarin, Kemenpera hanya menjadi pelengkap yang hanya menjalankan fungsi seremonial belaka.
Tentunya kendala tersebut harus diselesaikan dengan mendorong Presiden terpilih agar bersedia mengeluarkan kebijakan yang mendukung wewenang Kemenpera. Jika memang kebijakan itu sulit untuk mengarah pada sistem struktur Kemenpera yang mengakar di Daerah, maka tidak salah jika ada hubungan baik yang terus dijalin dengan daerah terutama Daerah yang memiliki PAD besar dan termasuk kota-kota yang padat penduduknya. Karena pembangunan perumahan dan permukiman sebagai langkah awal harus bermulai dari penataan perkotaan agar kedepan tidak terjadi obesitas perkotaan.
Kemungkinan Kemenpera 2009-2014 akan menghadapi masalah yang sama. Namun demikian untuk efektifitas kerja perlu ada arah dan penekanan dari segi isu dan program (road map). Misalnya; Penekanan pada bentuk loby dengan Pemerintah Daerah atau Pemda dalam hal pembentukan Dinas Perumahan di daerah atau dalam hal pemenuhan rumah untuk rakyat di daerah.
Pengamatan penulis selama kepemimpinan Pak Yusuf Asy’ari, loby yang dilakukan sangat lemah. Sehingga seringkali Pemda tidak memiliki kepedulian untuk mengikuti anjuran Menpera. Padahal yang diperlukan adalah pendekatan interpersonal untuk memajukan perumahan rakyat diseluruh pelosok Indonesia.
Selain itu penekanan pada program yang konkrit dan bisa dijadikan unggulan sepertinya perlu dilakukan. Misalnya program untuk mengatasi backlog rumah yang jumlahnya mencapai 5,8 juta unit hingga akhir tahun 2009 ini bisa disiasati dengan penentuan target-target setiap tahunnya sehingga posisinya terus menurun dengan diikuti pembentuk komite-komite pencarian dana segar dan insiasi kerjasama yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan berbagai pihak.
Walaupun sebenarnya, fungsi Kemenpera tidak langsung menjadi pelaku produksi perumahan. Tetapi kemenpera perlu membangun track bagi para pelaku perumahan agar bisa lebih mudah dan leluasa dalam mengurangi backlog ini. Untuk itu Kemenpera kedepan perlu diisi oleh orang yang kuat dan paham mengenai kondisi perumahan rakyat.
Sebagai catatan, ada beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan Menpera 2004-2009, yaitu, pertama, menyangkut program 1000 menara rusun. Program ini sudah tepat dari segi kajian untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di perkotaan. Namun banyak masalah yang muncul juga masih belum terselesaikan. Kedepan program ini betul-betul harus dibackup langsung oleh Presiden dan Menpera bekerja optimal mengkordinir seluruh instansi terkait.
Kedua, pembiayaan perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Masalah pembiayaan ini terkait dengan Perbankan sedangkan untuk mengakses perbankan, MBR memiliki kendala administratif. Untuk itu saya kira Menpera harus berani mengambil keputusan membuat semacam lembaga pembiayaan baik Bank maupun non bank yang bersifat alternatif. Syukur jika berani mewujudkan Bank Perumahan Rakyat yang bisa diakses MBR tersebut.
Ketiga, pembinaan pelaku pembangunan perumahan baik formal maupun swadaya. Pembinaan ini seringkali dimaknai hanya dalam konteks seremonial seperti; kegiatan-kegiatan seminar, kunjungan-kunjungan dll. Padahal makna pembinaan ini sangat penting untuk kesinambungan pembangunan perumahan yaitu dengan melakukan upaya-upaya memberi ruang dan kemudahan bagi pelaku pengembangan perumahan. Ruang yang dimaksud adalah adanya fasilitasi dalam mengakses tanah, jaringan listrik dan kemudahan lainnya.
Keempat, pembentukan manajemen informasi yang integratif terkait dengan pengembangan sektor perumahan rakyat di seluruh Indonesia. Hal ini penting, karena masalah perumahan sangat kompleks, data yang dimiliki juga seringkali berbeda dengan yang lainnya, kondisi daerah juga berbeda-beda. Untuk itu dengan adanya sistem informasi yang komprehensif pemenuhan kebutuhan rumah akan terukur dan sesuai kondisi daerah-daerah.
Kelima, mendorong pembangunan berkelanjutan dalam program pemenuhan kebutuhan rumah. Agar setiap pengelolaan dan pembangunan perumahan bisa diarahkan dalam jangka panjang. Pembinaan lingkungan ini penting agar kedepan masalah permukiman dan perumahan menjadi semakin lebih baik lagi.
Kelima agenda perumahan rakyat 2009-2014 ini penting untuk dielaborasi lebih jauh lagi. Harapannya siapapun yang menjadi Menpera 1, program perumahan rakyat harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai karena hanya berbagi kue kekuasaan pemegang kendali perumahan rakyat kedepan tidak memiliki sense terhadap masalah perumahan. Apalagi orang yang terpilih nanti tidak memiliki rekam jejak terhadap dinamika perumahan rakyat di Indonesia.
Jakarta, 13 Juli 2009
Terimakasih.
Mohon saran, tanggapan atau kritik :
proilham@gmail.com
Jun 11, 2009
Pembangunan Berkelanjutan; Masa Depan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia
Oleh Ilham M. Wijaya, SE
Kondisi masa depan pembangunan dan permukiman di Indonesia harus diarahkan kepada pola pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting guna keberlangsungan pembangunan dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan (suistanable development) merupakan falsafah pembangunan yang menaruh perhatian pada keadaan jangka panjang. Dalam The UK Strategis for Suistanable Developement (1990) pengertian suistanable development adalah hidup di bumi dengan pendapatan yang lebih tinggi dari pengurangan kapital. Ini berarti menjaga konsumsi agar tidak melampaui batas dan memberi kesempatan untuk mempengaruhi lingkungan eksternal seperti; udara bersih, konservasi hutan, air bersih, tanah, dll.
Dalam pengertian lain, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas sgenarasi yang akan datang untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Tetapi keadaan tersebut dapat digantikan sumber daya lain baik oleh sumber daya manusia maupun sumber daya kapital. Sedangkan dalam arti sempit pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangnan yang tidak mengurangi kemampuan genarasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan. Tetapi denagan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun, tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya.
Pola pembangunan berkelanjutan terdiri dari keseimbangan pendayagunaan lingkungan alam, pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku sosial. Ketiga unsur pokok tersebut idealnya berjalan sinergis, tetapi seringkali pembangunan hanya menekankan pada kepentingan bisnis semata tanpa mempedulikan masalah lingkungan dan sosial.
Keseimbangan pembangunan dan perumahan yang ideal terjadi apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah merata. Sehingga penyerapan perumahan dan penataan perumahan bisa dilakukan dengan kondisi yang memungkinkan. Masyarakat yang sejahtera akan mudah menerima arahan dan aturan untuk mematuhi rencana tata ruang atau menjalankan semua aturan yang berlaku terkait pengembangan perumahan dan permukiman.
Penataan perumahan dan permukiman di Indonesia merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Jumlah penduduk yang sudah mencapai 220 Juta Jiwa serta tingkat pendapatan masyarakat yang masih banyak dibawah standar, telah menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah selalu sulit memenuhi target.
Dalam target Kemenpera tahun 2009 hanya mengurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4, 8 juta unit pada tahun 2009 dengan rata-rata penyediaan pertahun mencapai 800 ribu unit. Mengurangi jumlah rumah tidak layak dari 13 juta pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009. Mengurangi kawsan kumuh 54.000 Ha pada tahun 2004 menjadi 27.000 Ha pada tahun 2009.
Melihat target tersebut, penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia masih dalam konteks pembangunan untuk mengurangi, artinya masih ada disparitas yang tinggi terkait pasokan dan permintaan perumahan tersebut.. Apalagi angka-angka tersebut masih diperdebatkan karena bisa jadi belum melingkupi perumahan dan permukiman masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam upaya membangun perumahan dan permukiman untuk kepentingan masyarakat. Langkah kecil Pemerintah sekarang ini masih bisa dianggap sudah memulai dengan baik. Karena keterbatasan anggaran negara. Proses pembangunan tersebut sulit untuk memenuhi semua kalangan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Prioritas untuk fokus di perkotaan cukup realistis, mengingat tingkat urbanisasi dan ketidak-teraturan tata ruang di perkotaan sudah sangat mengkhawatirkan.
Dinamika industrialisasi yang terjadi di negara berkembang ikut mempengaruhi pola pembangunan di Indonesia. Pembangunan selain berpengaruh terhadap lingkungan alam, juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks perumahan dan permukiman diharapkan mampu menjadi guiden semua pihak. Agar penyediaaan kebutuhan perumahan rakyat di masa-masa mendatang tidak semata-mata bersifat fisik semata. Melainkan mempertimbangkan keterpaduan antara aspek alam, sosial aspek ekonomi.
Keseimbangan aspek alam terkait dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di perkotaan. Menyebabkan kondisi tanah, air dan udara menjadi rusak. Bidang perumahan dan permukiman yang membutuhkan lahan yang sesuai, tidak dapat dipenuhi karena banyak lahan yang sudah dikuasai oleh pihak lain. Harga tanah juga seringkali berubah-ubah. Misi pembangunan perumahan dan permukiman yang berdimensi sosial menjadi sulit terealisasi karena biaya tinggi dalam proses pembangunannya.
Tantangan ini akan terus terjadi apabila pemerintah tidak segera menyiapkan strategi pembangunan perumahan dan permukiman yang memiliki dimensi berkelanjutan. Salah satu cara dalam menyelesaikan masalah pertanahan tersebut, diperlukan sebuah Lembaga Bank Tanah (land banking) yang bertugas khusus menangani pengelolaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
Ketersediaan lahan merupakan faktor utama untuk pembagunan perumahan dan permukiman. Jika tidak ada lahan proses pembangunan akan terkendala. Selain itu juga perencanaan kawasan yang terpadu dari mulai pemerintah pusat hingga daerah untuk pembangunan perumahan dan permukiman perlu diperhatikan. Agar pembangunan perumahan dan permukiman tidak melanggar aturan tata ruang.
Sedangkan keseimbangan dari aspek ekonominya, pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman kedepan harus difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemeintah Daerah dengan memeprmudah proses perijinan dan menghapuskan pungutan-pungutan yang memberatkan dunia usaha dan para pelaku pembangunan perumahan.
Tujuan dari proses pembangunan perumahan dan permukiman pada akhirnya harus memiliki dampak sosial. Aspek sosial ini terkait dengan komitmen pemerintah dan dunia usah untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kontribusi tersebut bisa berupa bantuan subsidi kredit perumahan yang terjangkau, bebas biaya uang muka atau penyediaan hunian massal yang bersifat sosial.
Dimensi pembangunan berkelanjutan ini dalam konteks pembangunan bidang perumahan dan pengembangan permukiman di era Desentralisasi harus dapat dikembangkan di Daerah. Dengan melibatkan setiap pemangku kepentingan dari unsur masyarakat. Juga para pelaku pembangunan perumahan. Selanjutnya perlu ada upaya pembinaan dan pemberdayaan komunitas masyarakat perumahan dan permukiman agar arah perkembangannya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Era desentralisasi merupakan momentum berkembangnya bidang perumahan dan permukiman. Karena dimungkinkan adanya pembagian peran penyediaan perumahan dan permukiman sesuai peraturan pemerintah. Sehingga prospek pembangunannya pada waku yang akan datang akan lebih baik.
Namun dalam pelaksanaannya, dibeberapa daerah masih banyak yang belum memiliki Badan/Unit kerja yang fokus di bidang perumahan dan permukiman. Sehingga hal ini menjadi kendala untuk lahirnya kebijakan perumahan rakyat di daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menjadikan bidang perumahan dan permukiman di masa-masa mendatang dapat lebih optimal, yaitu :
Pertama, Aspek Kelembagaan, aspek kelembagaan ini terkait dengan manajemen perumahan dan permukiman nasional. Restrukturisasi Kementrian Perumahan Rakyat merupakan langkah yang harus segera dilakukan. Restrukturisasi ini menyangkut manajemen kewenangan Kementrian yang perlu ditingkatkan menjadi Departemen dan pembentukan secara khusus bidang perumahan dan permukiman di setiap Pemeritah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Kedua, Aspek Pembinaan, konteks pembinaan dalam hal ini merupakan aktivitas transformasi model pembangunan perumahan dan permukiman nasional yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan atau pemangku kepentingan (stake holder) perumahan dan kedua pembinaan terhadap lingkungan hidup.
Pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan dan stake holder perumahan yang bisa berupa forum perumahan. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan yang partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada upaya swadaya penyediaan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Sedangkan untuk Pembinaan Lingkungan Hidup terkait dengan peran pengawasan Kemenpera dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan konteks perumahan dan permukiman. Hal ini perlu dilakukan pembinaan yang intensif guna terciptanya iklim pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.
Ketiga, Aspek pembangunan berkelanjutan. Orientasi pembangunan perumahan dan permukiman menjadi lebih berdaya guna apabila diarahkan menuju tercitanya kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang bersahabat.
Dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman mempunyai pijakan yang jelas dan kuat serta tujuan yang terarah. Sehingga hasilnya sepenuhnya bisa di optimalkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Catatan : semua tulisan dari awal sampai akhir mertupakan rangkuman Lomba karya tulis Menpera 2009
saran/kritik; proilham@gmail.com
Terimakasih
Ilham M. Wijaya
Kondisi masa depan pembangunan dan permukiman di Indonesia harus diarahkan kepada pola pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting guna keberlangsungan pembangunan dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan (suistanable development) merupakan falsafah pembangunan yang menaruh perhatian pada keadaan jangka panjang. Dalam The UK Strategis for Suistanable Developement (1990) pengertian suistanable development adalah hidup di bumi dengan pendapatan yang lebih tinggi dari pengurangan kapital. Ini berarti menjaga konsumsi agar tidak melampaui batas dan memberi kesempatan untuk mempengaruhi lingkungan eksternal seperti; udara bersih, konservasi hutan, air bersih, tanah, dll.
Dalam pengertian lain, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas sgenarasi yang akan datang untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Tetapi keadaan tersebut dapat digantikan sumber daya lain baik oleh sumber daya manusia maupun sumber daya kapital. Sedangkan dalam arti sempit pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangnan yang tidak mengurangi kemampuan genarasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan. Tetapi denagan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun, tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya.
Pola pembangunan berkelanjutan terdiri dari keseimbangan pendayagunaan lingkungan alam, pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku sosial. Ketiga unsur pokok tersebut idealnya berjalan sinergis, tetapi seringkali pembangunan hanya menekankan pada kepentingan bisnis semata tanpa mempedulikan masalah lingkungan dan sosial.
Keseimbangan pembangunan dan perumahan yang ideal terjadi apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah merata. Sehingga penyerapan perumahan dan penataan perumahan bisa dilakukan dengan kondisi yang memungkinkan. Masyarakat yang sejahtera akan mudah menerima arahan dan aturan untuk mematuhi rencana tata ruang atau menjalankan semua aturan yang berlaku terkait pengembangan perumahan dan permukiman.
Penataan perumahan dan permukiman di Indonesia merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Jumlah penduduk yang sudah mencapai 220 Juta Jiwa serta tingkat pendapatan masyarakat yang masih banyak dibawah standar, telah menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah selalu sulit memenuhi target.
Dalam target Kemenpera tahun 2009 hanya mengurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 4, 8 juta unit pada tahun 2009 dengan rata-rata penyediaan pertahun mencapai 800 ribu unit. Mengurangi jumlah rumah tidak layak dari 13 juta pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2009. Mengurangi kawsan kumuh 54.000 Ha pada tahun 2004 menjadi 27.000 Ha pada tahun 2009.
Melihat target tersebut, penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia masih dalam konteks pembangunan untuk mengurangi, artinya masih ada disparitas yang tinggi terkait pasokan dan permintaan perumahan tersebut.. Apalagi angka-angka tersebut masih diperdebatkan karena bisa jadi belum melingkupi perumahan dan permukiman masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam upaya membangun perumahan dan permukiman untuk kepentingan masyarakat. Langkah kecil Pemerintah sekarang ini masih bisa dianggap sudah memulai dengan baik. Karena keterbatasan anggaran negara. Proses pembangunan tersebut sulit untuk memenuhi semua kalangan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Prioritas untuk fokus di perkotaan cukup realistis, mengingat tingkat urbanisasi dan ketidak-teraturan tata ruang di perkotaan sudah sangat mengkhawatirkan.
Dinamika industrialisasi yang terjadi di negara berkembang ikut mempengaruhi pola pembangunan di Indonesia. Pembangunan selain berpengaruh terhadap lingkungan alam, juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks perumahan dan permukiman diharapkan mampu menjadi guiden semua pihak. Agar penyediaaan kebutuhan perumahan rakyat di masa-masa mendatang tidak semata-mata bersifat fisik semata. Melainkan mempertimbangkan keterpaduan antara aspek alam, sosial aspek ekonomi.
Keseimbangan aspek alam terkait dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di perkotaan. Menyebabkan kondisi tanah, air dan udara menjadi rusak. Bidang perumahan dan permukiman yang membutuhkan lahan yang sesuai, tidak dapat dipenuhi karena banyak lahan yang sudah dikuasai oleh pihak lain. Harga tanah juga seringkali berubah-ubah. Misi pembangunan perumahan dan permukiman yang berdimensi sosial menjadi sulit terealisasi karena biaya tinggi dalam proses pembangunannya.
Tantangan ini akan terus terjadi apabila pemerintah tidak segera menyiapkan strategi pembangunan perumahan dan permukiman yang memiliki dimensi berkelanjutan. Salah satu cara dalam menyelesaikan masalah pertanahan tersebut, diperlukan sebuah Lembaga Bank Tanah (land banking) yang bertugas khusus menangani pengelolaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
Ketersediaan lahan merupakan faktor utama untuk pembagunan perumahan dan permukiman. Jika tidak ada lahan proses pembangunan akan terkendala. Selain itu juga perencanaan kawasan yang terpadu dari mulai pemerintah pusat hingga daerah untuk pembangunan perumahan dan permukiman perlu diperhatikan. Agar pembangunan perumahan dan permukiman tidak melanggar aturan tata ruang.
Sedangkan keseimbangan dari aspek ekonominya, pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman kedepan harus difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemeintah Daerah dengan memeprmudah proses perijinan dan menghapuskan pungutan-pungutan yang memberatkan dunia usaha dan para pelaku pembangunan perumahan.
Tujuan dari proses pembangunan perumahan dan permukiman pada akhirnya harus memiliki dampak sosial. Aspek sosial ini terkait dengan komitmen pemerintah dan dunia usah untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kontribusi tersebut bisa berupa bantuan subsidi kredit perumahan yang terjangkau, bebas biaya uang muka atau penyediaan hunian massal yang bersifat sosial.
Dimensi pembangunan berkelanjutan ini dalam konteks pembangunan bidang perumahan dan pengembangan permukiman di era Desentralisasi harus dapat dikembangkan di Daerah. Dengan melibatkan setiap pemangku kepentingan dari unsur masyarakat. Juga para pelaku pembangunan perumahan. Selanjutnya perlu ada upaya pembinaan dan pemberdayaan komunitas masyarakat perumahan dan permukiman agar arah perkembangannya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Era desentralisasi merupakan momentum berkembangnya bidang perumahan dan permukiman. Karena dimungkinkan adanya pembagian peran penyediaan perumahan dan permukiman sesuai peraturan pemerintah. Sehingga prospek pembangunannya pada waku yang akan datang akan lebih baik.
Namun dalam pelaksanaannya, dibeberapa daerah masih banyak yang belum memiliki Badan/Unit kerja yang fokus di bidang perumahan dan permukiman. Sehingga hal ini menjadi kendala untuk lahirnya kebijakan perumahan rakyat di daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menjadikan bidang perumahan dan permukiman di masa-masa mendatang dapat lebih optimal, yaitu :
Pertama, Aspek Kelembagaan, aspek kelembagaan ini terkait dengan manajemen perumahan dan permukiman nasional. Restrukturisasi Kementrian Perumahan Rakyat merupakan langkah yang harus segera dilakukan. Restrukturisasi ini menyangkut manajemen kewenangan Kementrian yang perlu ditingkatkan menjadi Departemen dan pembentukan secara khusus bidang perumahan dan permukiman di setiap Pemeritah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Kedua, Aspek Pembinaan, konteks pembinaan dalam hal ini merupakan aktivitas transformasi model pembangunan perumahan dan permukiman nasional yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan atau pemangku kepentingan (stake holder) perumahan dan kedua pembinaan terhadap lingkungan hidup.
Pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan dan stake holder perumahan yang bisa berupa forum perumahan. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan yang partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada upaya swadaya penyediaan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Sedangkan untuk Pembinaan Lingkungan Hidup terkait dengan peran pengawasan Kemenpera dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan konteks perumahan dan permukiman. Hal ini perlu dilakukan pembinaan yang intensif guna terciptanya iklim pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.
Ketiga, Aspek pembangunan berkelanjutan. Orientasi pembangunan perumahan dan permukiman menjadi lebih berdaya guna apabila diarahkan menuju tercitanya kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang bersahabat.
Dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman mempunyai pijakan yang jelas dan kuat serta tujuan yang terarah. Sehingga hasilnya sepenuhnya bisa di optimalkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Catatan : semua tulisan dari awal sampai akhir mertupakan rangkuman Lomba karya tulis Menpera 2009
saran/kritik; proilham@gmail.com
Terimakasih
Ilham M. Wijaya
Jun 1, 2009
OTONOMI DAERAH DAN STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Oleh : Ilham M. Wijaya,SE
Proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman akan menghadapi masalah krusial terutama menyangkut masalah pendanaan. Walaupun di era Desentralisasi, sumber keuangan berasal dari Daerah sendiri dan sebagian dari pembagian Pemerintah Pusat melalui; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tetapi Daerah sepertinya belum memiliki pemahaman mengenai penyediaan perumahan dan permukiman ini.
Otonomi daerah telah melahirkan pengaruh yang beraneka ragam terhadap pembangunan di daerah. Menurut Syaukani (2002:145) dan diungkapkan kembali oleh Toto Sugiarto dalam Meneropog Indonesia 2025, karakteristik penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu; pertama, Daerah dibagai kedalam wilayah yang bersifat otonom dan kedalam wilayah administratif, kedua dipakai sistem hierarki disetiap tingkatan pemerintahan. Pada prakteknya kewenangan pusat masih dominan, semua daerah hanya menjalankan fungsi administratif yang melaksanakan kebijakan pusat. Tentunya jika tidak dibenahi dengan peraturan yang relevan, hal ini akan memicu bom waktu dikemudian hari.
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam UU tersebut ada prinsip keadilan horizontal dan vertikal, terlepas masih ada perdebatan di dalam pelaksanaanya. Dengan UU ini tidak akan ada lagi Daerah yang hanya menikmati kekayaan sumber daya alam (SDA) sendiri. Sedangkan Daerah lain yang tidak memilki SDA juga bisa ikut menikmati. Walaupun dalam pelaksanaanya perlu ada pengawasan dari semua pihak baik di Pusat maupun di Daerah tersebut.
Otonomi daerah sedikit banyak mempengaruhi pola kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Daerah. Daerah sekarang ini memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya, kecuali bidang pertahanan dan keamanan nasional, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta bidang lainnya.
Bidang penyelenggaran perumahan dan permukiman sebagai bagian dari kewenangan Daerah. Sesuai amanat PP No.38 Tahun 2007 daerah diharapkan mampu memfasilitasi dan membantu penyediaan perumahan dan permukiman untuk masyarakat. Dengan mengacu pada perencanaan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di tingkat pemerintah pusat.
Saat ini Dinas atau Unit kerja yang membidangi perumahan dan permukiman di setiap Daerah sangat terbatas. Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman masih digabung bersama bidang permukiman atau tata ruang. Bagi Daerah yang masih baru, seringkali malah tidak ada Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman.
Kelembagaan yang membidangi masalah perumahan di daerah ini sulit dibentuk karena masalah pembiayaan. Walaupun kebijakan fiskal yang selama ini menjadi kewenangan daerah. Tetapi pembiayaan untuk sektor perumahan dan permukiman masih sulit terealisasi dalam APBD. Padahal sejatinya dengan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran untuk bidang perumahan dan permukiman bisa dianggarkan untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.
Strategi pendanaan untuk sektor perumahan dan permukiman di Daerah bisa diupayakan dengan dua cara intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu :
1. Intensifikasi perolehan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengfektifkan
pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor
perpajakan, Retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah dan penerimaan lain.
Adapun syarat-syarat untuk mengefektifkan hal tersebut antara lain:
a. Meningkatkan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan
pengelolaannya.
b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi. Agar tidak ada
pungutan dan tindak korupsi.
2. Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah
dari pihak eksternal. Strategi fund rising ini dimungkinkan dengan pihak swasta
yang memiliki komitmen terhadap pengembangan bidang perumahan rakyat. Strategi
ekstensifikasi tersebut bisa dilakukan dengan cara :
a. Membangun kemitraan dengan pihak investor untuk membantu pembangunan sektor
perumahan dan permukiman di daerah
b. Mempermudah perijinan dan memberikan jaminan kemudahan berinvestasi di bidang
perumahan dan permukiman
c. Merangkul dunia usaha untuk memebangun kerjasama saling menguntungkan.
Penggalian sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan
permukiman di daerah harus memiliki legitimasi hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Selain itu harus ada political
will dari Kepala Daerah untuk memasukkan sektor perumahan ke dalam Pagu Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pada prisipnya strategi pembiayaan tersebut akan berhasil, apabila dalam prosesnya mengacu pada prinsip-prinsip good goverment dan good governance . Juga perlu ada pengembangan organisasi sektor perumahan dan permukiman di daerah, baik dari segi prosedur, sistem, dan sarana prasarana yang memadai bagi berhasilnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang efektif.
Terimakasih,
proilham@gmail.com
Proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman akan menghadapi masalah krusial terutama menyangkut masalah pendanaan. Walaupun di era Desentralisasi, sumber keuangan berasal dari Daerah sendiri dan sebagian dari pembagian Pemerintah Pusat melalui; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tetapi Daerah sepertinya belum memiliki pemahaman mengenai penyediaan perumahan dan permukiman ini.
Otonomi daerah telah melahirkan pengaruh yang beraneka ragam terhadap pembangunan di daerah. Menurut Syaukani (2002:145) dan diungkapkan kembali oleh Toto Sugiarto dalam Meneropog Indonesia 2025, karakteristik penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu; pertama, Daerah dibagai kedalam wilayah yang bersifat otonom dan kedalam wilayah administratif, kedua dipakai sistem hierarki disetiap tingkatan pemerintahan. Pada prakteknya kewenangan pusat masih dominan, semua daerah hanya menjalankan fungsi administratif yang melaksanakan kebijakan pusat. Tentunya jika tidak dibenahi dengan peraturan yang relevan, hal ini akan memicu bom waktu dikemudian hari.
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam UU tersebut ada prinsip keadilan horizontal dan vertikal, terlepas masih ada perdebatan di dalam pelaksanaanya. Dengan UU ini tidak akan ada lagi Daerah yang hanya menikmati kekayaan sumber daya alam (SDA) sendiri. Sedangkan Daerah lain yang tidak memilki SDA juga bisa ikut menikmati. Walaupun dalam pelaksanaanya perlu ada pengawasan dari semua pihak baik di Pusat maupun di Daerah tersebut.
Otonomi daerah sedikit banyak mempengaruhi pola kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Daerah. Daerah sekarang ini memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya, kecuali bidang pertahanan dan keamanan nasional, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta bidang lainnya.
Bidang penyelenggaran perumahan dan permukiman sebagai bagian dari kewenangan Daerah. Sesuai amanat PP No.38 Tahun 2007 daerah diharapkan mampu memfasilitasi dan membantu penyediaan perumahan dan permukiman untuk masyarakat. Dengan mengacu pada perencanaan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di tingkat pemerintah pusat.
Saat ini Dinas atau Unit kerja yang membidangi perumahan dan permukiman di setiap Daerah sangat terbatas. Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman masih digabung bersama bidang permukiman atau tata ruang. Bagi Daerah yang masih baru, seringkali malah tidak ada Dinas yang membidangi perumahan dan permukiman.
Kelembagaan yang membidangi masalah perumahan di daerah ini sulit dibentuk karena masalah pembiayaan. Walaupun kebijakan fiskal yang selama ini menjadi kewenangan daerah. Tetapi pembiayaan untuk sektor perumahan dan permukiman masih sulit terealisasi dalam APBD. Padahal sejatinya dengan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran untuk bidang perumahan dan permukiman bisa dianggarkan untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.
Strategi pendanaan untuk sektor perumahan dan permukiman di Daerah bisa diupayakan dengan dua cara intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu :
1. Intensifikasi perolehan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengfektifkan
pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor
perpajakan, Retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah dan penerimaan lain.
Adapun syarat-syarat untuk mengefektifkan hal tersebut antara lain:
a. Meningkatkan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan
pengelolaannya.
b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi. Agar tidak ada
pungutan dan tindak korupsi.
2. Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah
dari pihak eksternal. Strategi fund rising ini dimungkinkan dengan pihak swasta
yang memiliki komitmen terhadap pengembangan bidang perumahan rakyat. Strategi
ekstensifikasi tersebut bisa dilakukan dengan cara :
a. Membangun kemitraan dengan pihak investor untuk membantu pembangunan sektor
perumahan dan permukiman di daerah
b. Mempermudah perijinan dan memberikan jaminan kemudahan berinvestasi di bidang
perumahan dan permukiman
c. Merangkul dunia usaha untuk memebangun kerjasama saling menguntungkan.
Penggalian sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan
permukiman di daerah harus memiliki legitimasi hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Selain itu harus ada political
will dari Kepala Daerah untuk memasukkan sektor perumahan ke dalam Pagu Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pada prisipnya strategi pembiayaan tersebut akan berhasil, apabila dalam prosesnya mengacu pada prinsip-prinsip good goverment dan good governance . Juga perlu ada pengembangan organisasi sektor perumahan dan permukiman di daerah, baik dari segi prosedur, sistem, dan sarana prasarana yang memadai bagi berhasilnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang efektif.
Terimakasih,
proilham@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
